Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-25

Dalam upaya penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang sangat penting, yaitu (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas penegakan hukum, (4) masyarakat dan (5) faktor budaya hukum.

Sementara itu, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Oktober 2016 telah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong reformasi hukum di Indonesia, yakni pertama penataan regulasi, kedua reformasi lembaga penegak hukum dan ketiga pembangunan budaya hukum.

Paket reformasi hukum tersebut selaras dengan faktor-faktor penting dalam penegakan hukum. Faktor pertama yaitu penataan regulasi meliputi faktor hukumnya sendiri. Paket kedua kedua yaitu reformasi lembaga penegak hukum meliputi faktor penegak hukum serta sarana dan fasilitas penegakan hukum. Sedangkan kebijakan ketiga yaitu pembangunan budaya hukum bisa meliputi faktor penegak hukum, masyakarat dan budaya hukum sekaligus.

Paket reformasi hukum yang dicanangkan Presiden Jokowi tersebut menjadi secercah harapan di tengah keputusasaan masyarakat terkait penegakan hukum. Slogan “hukum menjadi panglima” seperti hanya sebuah slogan belaka. Bahkan muncul sindiran yang sangat tajam, jika hukum menjadi panglima maka politik adalah rajanya.

Seperti itulah kenyataan terkait penegakan hukum di negara kita. Bahkan kemudian paket reformasi hukum Presiden Jokowi pun seperti jalan di tempat. Sejak dicanangkan belum nampak terobosan yang signifikan dalam penegakan hukum.

Di tengah situasi penegakan hukum yang stagnan, terungkapnya megaskandal Jiwasraya seperti angin segar. Sangat jarang terjadi kasus korupsi kelas kakap berhasil diungkap, bukan karena ketidakmampuan aparat penegak hukum kita, namun lebih karena masalah komitmen, integritas dan keberanian.

Kasus korupsi kelas kakap kerap menguat begitu saja atau berhenti hanya sampai pihak-pihak yang “ditumbalkan”.

Masih segar dalam ingatan kita kasus megakorupsi e-KTP yang nyaris berhenti sampai di tingkat Dirjen dan rekanan usaha, namun kemudian berlanjut sampai menyeret Setya Novanto seorang elit parpol sekaligus Ketua DPR RI (saat itu).

Meski diyakini masih banyak pihak yang tidak tersentuh dalam megakorupsi e-KTP karena kemudian ‘hanya’ berhenti di Setya Novanto, namun hal tersebut tetap layak diapresiasi karena sangat jarang hukum berani menyentuh elit politik.

Begitu pula dengan kasus-kasus kelas kakap lainnya seperti BLBI, Bank Century dan Hambalang untuk menyebut beberapa di antaranya.

Akan sangat menarik untuk diikuti, apakah megaskandal Jiwasraya itu akan menyeret elit politik dan konglomerat, ataukah hanya berhenti pada ‘tumbal’ seperti banyak kasus lainnya?

Tentu rakyat sangat berharap penegakan hukum tidak stagnan dan reformasi hukum yang dicanangkan Presiden Jokowi bergerak maju.

Sangat diharapkan Kejaksaan Agung RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. atau yang lebih dikenal dengan nama ST Burhanuddin itu mampu menjawab harapan rakyat tentang penegakan hukum, tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih.

Tantangan untuk menuntaskan megaskandal Jiwasraya hingga mampu menyeret pihak-pihak yang terlibat dari elit politik dan konglomerat tidaklah ringan.

Elit politik punya pengaruh (dan massa), konglomerat punya dana melimpah. Perpaduan keduanya kerap membelokkan arah penegakan hukum, memberi tekanan hebat pada para aparat penegak hukum, bahkan sampai dengan membuat kekacauan sehingga terjadi instabilitas politik dan keamanan.

Singkat kata, elit politik dan konglomerat punya posisi tawar (bargaining) yang sangat kuat.

Akan tetapi sekuat apapun posisi tawar elit politik dan konglomerat, aparat penegak hukum (dalam hal ini Kejaksaan Agung) mestinya hanya tunduk dan patuh kepada keadilan dan kebenaran. Walaupun langit akan runtuh keadilan dan kebenaran harus ditegakkan!!!

Selain tantangan eksternal dalam menuntaskan megaskandal Jiwasraya, Kejaksaan Agung dihadapkan pada tantangan lain yang juga tidak mudah, tantangan dari internal Kejaksaan sendiri. Tentang faktor komitmen dan integritas aparat kejaksaan.

Masalah tantangan dari internal bukanlah isapan jempol belaka, hal itu bisa berkaca pada kasus Djoko Tjandra, di mana beberapa oknum kejaksaan (bersama oknum dari Polri) terindikasi terlibat dalam masalah leluasanya Djoko Tjandra keluar-masuk wilayah Negara RI tanpa terdeteksi. Belum lagi jika melihat banyaknya keterlibatan oknum jaksa dalam berbagai kasus lainnya.

Kasus Djoko Tjandra itu seharusnya menjadi momentum bagi Korps Adhyaksa untuk bersih-bersih diri. Oknum-oknum kejaksaan yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang sudah saatnya mendapat sanksi tegas, agar kejaksaan mampu menjalankan perannya yang sangat vital dengan baik dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra maupun kasus lainnya harus diusut dengan sungguh-sungguh dan transparan.

Tugas ST Burhanuddin, sebagai pucuk pimpinan Korps Adhyaksa mendapat tantangan sangat berat, baik dari eksternal maupun internal. Untuk itu dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari rakyat sangatlah dibutuhkan.

Jaksa Agung tidak boleh dibiarkan sendirian. Tekanan dengan berbagai cara tidak akan pernah berhenti, sehingga dukungan juga tidak boleh surut sedikitpun.

Dengan apa yang telah dilakukan dan capai oleh Jaksa Agung dan jajarannya dalam mengungkap megaskandal Jiwasraya sangat pantas diapresiasi, hal itu tidak bisa dipungkiri. Namun harapan rakyat agar hukum tidak ‘tajam ke bawah, tumpul ke atas’ juga harus dapat diwujudkan.

Rakyat telah sangat lama menahan dahaga terwujudnya keadilan dan kebenaran, terwujudnya penegakkan hukum. Rasa dahaga itu akan dapat terobati –setidaknya- dengan dituntaskannya megaskandal Jiwasraya hingga menyeret pihak-pihak yang paling bertanggung jawab, sekuat apapun posisi tawarnya.

Megaskandal Jiwasraya akan menjadi tolok ukur masyarakat dalam menilai, apakah penegakan hukum masih sekedar retorika belaka ataukah sudah menapak selangkah lebih maju.

Dituntaskannya megaskandal Jiwasraya juga akan mampu mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan aparat penegak hukum.

Kepercayaan itu sekaligus akan menjadi harapan hukum benar-benar ditegakkan terutama terhadap kasus-kasus kelas kakap, baik yang akan terjadi maupun yang telah mengendap atau menguap.

Wahai Korps Adyaksa, maju terus. Rakyat mendukungmu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran !!!

Populer
Tabloid Media Aliansi Indonesia
Nasional
Agraria
Hukum
Hankam
Ekonomi
Daerah
Profil & Opini
Wisata & Gaya Hidup
Lampung
Sukabumi