Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-22

Di seluruh dunia, sejarah kejayaan Bangsa-Bangsa, senantiasa sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan masing-masing Bangsa dalam membangun Angkatan Perang dan sistem Pertahanan yang menjadikan Bangsa tersebut disegani. Sebagai orang-orang terlatih, Tentara tidak semata-mata hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi juga dipersiapkan untuk melindungi atau menanggulangi dampak serius dari suatu bencana alam, oleh sebab itu Tentara diharuskan untuk memiliki disiplin yang tinggi.

Angkatan Perang yang dilahirkan oleh rakyat di bumi nusantara, telah dimulai sejak ratusan tahun silam, sebelum datangnya kaum imperialisme dari daratan Eropa. Diawali dengan pembentukan Pasukan oleh para Raja yang menguasai wilayah-wilayah tertentu di Kepulauan Nusantara untuk kepentingan Perang dan Pertahanan dari serangan-serangan musuh, di kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti Pesantren, Perguruan-Perguruan Bela Diri atau Padepokan, juga terdapat orang-orang khusus yang memimpin sejumlah anggota kelompoknya yang senantiasa siap mempertahankan keberadaan mereka, bahkan sering terjadi penyerangan untuk saling menaklukkan dan menguasai satu sama lain.

Ditinjau dari aspek keberanian dan kemampuan secara fisik, sejarah kelahiran Tentara atau Angkatan Perang di Indonesia, memiliki sejarah panjang seiring dinamika peradaban hingga timbulnya suatu usaha sungguh-sungguh mengusir penjajahan. Para pemimpin pergerakan berusaha mempersatukan elemen rakyat untuk membangun sebuah potensi besar yang terorganisir dengan baik yang diharapkan akan mampu bertindak cepat dan taktis dalam perjuangan merebut Kemerdekaan dari penjajahan imperialis dan sekaligus mempertahankan Kemerdekaan yang telah diraih.

Setelah Jepang membubarkan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho pada tanggal 18 Agustus 1945, berkaitan dengan Ketentaraan di Indonesia, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidato sambutannya meminta kepada seluruh kekuatan Tentara yang berasal dari PETA, Laskar Gyugun, Heiho, KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger) dan Kesatuan-kesatuan Tentara, Pemuda lainnya untuk segera mempersatukan diri dalam Barisan Keamanan Rakyat (BKR). Pada saat itu, untuk mempersatukan potensi kekuatan Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman selaku Panglima Tentara yang Pertama, memutuskan penggabungan tiga kekuatan, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat.

Hengkangnya Tentara Jepang dari Indonesia, memancing keinginan kolonial-Belanda untuk kembali menguasai dan menjajah Indonesia. Dalam situasi menghadapi gerakan militer Barat, maka pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah RI memutuskan membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Keputusan Pemerintah RI, Nomor: 2/SD 1946, tanggal 7 Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan merubah Departemen Keamanan Rakyat menjadi Departemen Pertahanan. Untuk lebih memfungsikan Tentara dalam menjalankan tugas-tugas membela dan melindungi rakyat, dan dalam rangka penyesuaian dengan standar militer internasional, maka dengan Keputusan Pemerintah No. 4/SD 1946, tanggal 26 januari 1046, nama Angkatan Perang RI berubah menjadi Tentara Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya, kepada para prajurit yang telah terlatih, Pemerintah RI melakukan pengorganisasian yang lebih baik dan terarah dengan membentuk sebuah Komite/Panitia Pelaksana Angkatan Darat, dan pada tanggal 17 Mei 1946, Panitia/Komite mengumumkan hasil kerja, diantaranya adalah membentuk Kementerian Pertahanan, Kekuatan dan Organisasi Tentara. Pada tanggal 25 Mei 1946, Presiden RI, Ir. Soekarno meresmikan Markas Besar Departemen Pertahanan dan melantik beberapa Perwira, dan saat itu Jenderal Sudirman bersumpah bahwa dirinya mewakili semua Kesatuan dan Anggota Tentara yang dilantik.

Upaya pemerintah RI untuk meningkatkan fungsi dan peran Tentara secara terus-menerus dilakukan, mulai dari penambahan jumlah Anggota, Kamp-Kamp, maupun Lembaga-lembaga, termasuk pemisahan dan penggabungan antar kesatuan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyatukan perjuangan TRI dengan personil dari kesatuan lain, dan melalui sebuah Penetapan, pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden RI menetapkan unifikasi TRI dengan Lembaga dan Kesatuan Tentara paramiliter, agar berjuang dalam satu organisasi. Proses ini pun berjalan dengan baik, hingga pada tanggal 3 Juni 1947, secara resmi penyatuan TRI dengan paramiliter lainnya disatukan dalam satu wadah yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sekaligus menetapkan struktur tertinggi militer, antara lain, Jenderal Soerdiman ditunjuk sebagai Kepala pimpinan TNI Shoots dengan anggota-anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Nazir, Komodor Suryadarma, Mayor Jenderal Ir. Sakirman, dan Mayor Jenderal Jokosuyono, dengan ketentuan bahwa semua unit Angkatan Bersenjata dan unit paramiliter berubah menjadi Militer, harus mematuhi semua perintah dan tunduk pada instruksi yang dikeluarkan oleh Tunas pemimpin militer (TNI).

Pada periode selanjutnya, keberadaan TNI dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, semakin dituntut untuk lebih pro-aktif mengadakan pendekatan-pendekatan kepada semua komponen rakyat dalam kerangka mengamankan jalannya roda pemerintahan Negara, dan oleh karena itu, wajar jika TNI selalu menjadi perhatian kekuatan politik nasional maupun internasional, mengingat kedudukan Presiden RI, adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam situasi tertentu dimana Negara berada dalam keadaan berbahaya, TNI sebagai institusi Negara yang dipersiapkan oleh rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara, bertanggungjawab untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, dalam rangka menyelamatkan Negara.

Lembaga Aliansi Indonesia yang merupakan wadah tempat berhimpunnya seluruh elemen rakyat dalam kedudukannya sebagai Lembaga Sosial-Kontrol terhadap kebijakan umum penyelenggaraan Negara oleh Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah, senantiasa tidak henti-hentinya mengingatkan, bahwa TNI harus selalu waspada terhadap berbagai usaha seseorang atau sekelompok orang yang rentan untuk dimanfaatkan dalam rangka melakukan rongrongan yang akan menjatuhkan reputasi bahkan wibawa Negara untuk kemudian menjadi lemah. Setelah lebih dari tujuh dasawarsa usia Republik Indonesia, TNI sudah beberapa kali menghadapi tantangan dan cobaan dalam menyelamatkan Negara. Pengalaman TNI bersama Rakyat dalam menyelesaikan problema kebangsaan dan Kenegaraan, yang diawali sejak awal proklamasi hingga detik-detik suksesi kepemimpinan nasional, sudah seyogianya menjadikan TNI serta Rakyat Indonesia tumbuh semakin dewasa dalam mengantisipasi setiap geliat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang dibentuk dan dipengaruhi oleh dinamika peradaban dan teknologi.

Konsepsi universalitas harus dipahami, setidak-tidaknya, harus kita pelajar dengan seksama, dimana, hal apa yang menjadi episentrum, siapa yang menjadi tokohnya dan ideologi apa yang harus dimiliki dari konsep tersebut ? Hal ini penting mengingat bahwa, hingga saat ini, diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita belum melihat bukti suksesnya program universalitas di belahan bumi manapun, karena memang Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan makhluk manusia dimuka bumi ini tidak ada yang sama, dan demikian Agama apapun tidak ada satu Kitab Suci pun yang mengajarkan atau memaksakan umatnya untuk memaksakan umat Agama lain agar patuh dan tunduk pada keyakinan atau Agamanya. Tetapi doktrin Agama dan pengalaman perjalanan sejarah umat manusia di muka bumi ini, telah mengajarkan dan menyadarkan kita semua, manusia antar satu sama lain, saling membutuhkan sebagai makhluk sosial dengan identitas kebangsaan dan kebudayaan masing-masing, dan hal ini pula yang mengakibatkan lahirnya beberapa konvensi internasional untuk melindungi dan menghargai satu sama lain, dalam rangka penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia.

Dalam perspektif Indonesia, memahami amanat konstitusi Negara sebagaimana tercantum didalam Pasal-30 Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam berbagai situasi dan kondisi, TNI dan Rakyat, adalah sebuah kesatuan secara otomatis tanpa harus didahului dengan konsepsi atau program-program kemanunggalan. TNI itu adalah Rakyat, dan Rakyat itu sendiri adalah bagian dari TNI sebagai kekuatan pendukung dalam tugas Pengamanan dan Pertahanan Negara. TNI adalah anak kandung Rakyat Indonesia, dan oleh karenanya pula ALIANSI INDONESIA sebagai kekuatan Rakyat, meminta agar TNI selalu tanggap dan sigap mensiasati strategi membangun keamanan dan ketahanan Negara bersama Rakyat, dalam rangka usaha bersama menumbuh-kembangkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) untuk dijadikan sebagai pondasi membangun Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kenyataan geografi Indonesia yang dihuni oleh lebih dari tujuh ratus etnik dari Sabang hingga Merauke, adalah cermin anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita syukuri. Cita-cita melindungi segenap tumpah-darah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam usaha-usaha perdamaian dunia, adalah tujuan pencapaian masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tanpa intervensi dan pengaruh kepentingan siapapun, kecuali untuk kepentingan Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dan TNI dituntut untuk mampu mengidentifikasi perilaku destruktif yang biasanya diawali dengan Kenakalan, Kejahatan dan Pengkhianatan. Dari sisi ini, tidak boleh ada dikotomi Sipil dan Militer dalam membangun Wawasan Kebangsaan Indonesia.

Dengan mengemban Tugas Pokok dan fungsinya masing-masing, Rakyat dan TNI harus ada dalam satu bingkai yang diikat oleh:
- Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 17 Agustus 1945;
- Pancasila, sebagai Landasan Ideologi Negara;
- Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Landasan Konstitusi Negara;
- Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- Bhinneka Tunggal Ika.
Apapun kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang mengarah kepada pengkhianatan terhadap salahsatu lima wawasan kebangsaan Indonesia tersebut, adalah tugas Rakyat Indonesia dan TNI untuk melakukan usaha-usaha pencegahan, sebelum hal itu menjadi racun atau virus yang akan menjangkiti generasi muda Indonesia, yang nota-bene adalah anak-cucu kita semua dikemudian hari.

Pada akhirnya, tulisan singkat tentang membangun Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ini, diharapkan akan menjadi cambuk dan peringatan berkesinambungan bagi seluruh elemen bangsa Indonesia, mari sama-sama kita patri rasa cinta tanah-air didalam hati-sanubari kita, ayo satukan derap langkah kita menyongsong masa depan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berjaya, jika Bangsa-bangsa lain mampu tumbuh dengan keunggulan masing-masing, mengapa kita tidak bisa, justru ditinjau dari aspek Sumber-sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya, kita harusnya lebih mempunyai potensi untuk mengungguli Bangsa-bangsa lain. Semoga ***

Populer
Tabloid Media Aliansi Indonesia
Nasional
Agraria
Hukum
Hankam
Ekonomi
Daerah
Profil & Opini
Wisata & Gaya Hidup
Lampung
Sukabumi