Satgas Mafia Tanah Polda Jateng Diminta Usut Sengketa Lahan Wonosari, Ngaliyan, Semarang

Satgas Mafia Tanah Polda Jateng Diminta Usut Sengketa Lahan Wonosari, Ngaliyan, Semarang
Sabtu, 01 Ags 2020  21:28   |   Dibaca: 1,251

Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Polda Jawa tengah turun untuk mengusut sengketa tanah di RW 10 Keluarahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Semarang. Pasalnya konflik pertanahan diwilayah tersebut terbilang ruwet.

Pernyataan itu muncul dalam audiensi yang diselengarakan Komisi A DPRD Kota Semarang, Rabu tanggal 29 Juli 2020. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari aduan warga Wonosari terkait aktifitas pembangunan lahan sengketa.

Pada kesempatan itu salah satu perwakilan warga, Suparno dari dari anggota Aliansi Indonesia yang mendampingi warga mengharap Satgas Mafia Tanah untuk mengusut tuntas sengketa dan konflik pertanahan di Wonosari tersebut.

Menurutnya , masalah tidak akan selesai jika hanya menghadirkan warga dan dinas-dinas terkait seperti BPN dan Distaru Kota Semarang.

“Kami minta Satgas Mafia Tanah diturunkan Juga,“ pinta Suparno mewakili ratusan warga lain.

Berdasarkan informasi warga, sengketa lahan Wonosari memang sudah bergulir cukup lama.

Warga yang tinggal puluhan tahun hingga berganti generasi di situ kesulitan untuk mengurus sertifikat, bahkan juga untuk mengurus kependudukan.

Belakangan sengketa kembali meruncing setelah ada pihak luar yang mengklaim memiliki tanah.

“Seharusnya dengan konsolidasi ini masalah tanah sudah klir dalam waktu 2 tahun plus satu tahun. Artinya disitu sudah selesai semua. Tapi ini tidak,” ujar Hasyim, pengamat masalah pertanahan kota Semarang yang mengaku prihatin karena 16 tahun pasca Konsolidasi Tanah, sengketa di Wonosari belum juga selesai.

Dia sepakat dengan permintaan warga yang mendesak agar Satgas Mafia Tanah diterjunkan, sebab dia menduga ada mafia tanah dilokasi tersebut yang selama ini bermain.

Keberadaannya sangat merugikan sehingga segera perlu ditindak, jika tidak ujung-ujungnya warga yang menjadi korban, kasihan mereka yang selama ini tinggal malah rumahnya terancam tergusur.

Kasus kembali meruncing saat seseorang bernama Ryan Wibowo mengklaim punya sertifikat tanah di lokasi perkampungan warga. Kemudian Ryan mengerahkan pekerja untuk membangun, didahului dengan melakukan pemagaran mengelilingi rumah-rumah warga.

Kejanggalan Penerbitan Sertifikat Tanah

Pada kesempatan itu, perwakilan warga, Kyai Zaenuri meminta supaya penyelesaian sengketa di RW 10 Kelurahan Wonosari jangan hanya didasarkan pada siapa yang memiliki sertifikat tanah asli.

“Kami minta itu diusut. Bagaimana prosesnya kok bisa sampai terbit sertifikat. Apakah prosesnya sudah legal atau belum,” ujarnya.

Menurut Zaenuri, itu penting dilakukan mengingat selama ini warga yang menempati lahan justru kesulitan mengurus sertifikat. Termasuk tak bisa mengurus alamat perpindahan KTP. Padahal banyak yang sudah tinggal puluhan tahun hingga berganti generasi.

Pertanyakan Kinerja BPN

Lebih jauh Hasyim mengaku prihatin dengan sengketa tanah yang terjadi di RW 10 Kelurahan Wonosari. Apalagi sampai ada warga yang menempati bertahun-tahun tetapi dianggap warga liar.
“Kasus di Wonosari ini memang aneh. Warganya di situ nggak bisa ngurus sertifikat tapi ada warga luar kota yang mengurus langsung diproses,” kritik Hasyim saat ditemui secara terpisah.

Dia mempertanyakan kinerja BPN Kota Semarang dan dinas terkait selaku pihak yang memiliki wewenang menerbitkan sertifikat. Hasyim sepakat dengan apa yang ditanyakan warga, bagaimana prosesnya hingga terbit surat tanah.

“Coba tanyakan, sebelum mereka mengukur untuk keperluan penerbitan surat tanah apakah mereka melihat bahwa di lokasi tersebut masih ada rumahnya atau tidak,” ucapnya.

Aliansi Indonesia Akan Terus Kawal

Sementara itu Ketua Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI), Luluh Suwono, menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan tersebut.

Permasalahan itu, menurut Luluh, sebenarnya bisa ditelusuri dari BPN Kota Semarang. Terbitnya sertifikat itu ada alas haknya.

“Jika alas haknya nggak benar, itu sudah indikasi terjadi penyimpangan dan kong kalikong,” tegasnya.

Dia setuju dengan permintaan diturunkannya Satgas Mafia Tanah, karena BPN harus buka-bukaan dan transparan soal alas hak itu. [tim]

Berita Terkait
Populer
5
Tabloid Media Aliansi Indonesia
Nasional
Agraria
Hukum
Hankam
Ekonomi
Daerah
Profil & Opini
Wisata & Gaya Hidup
Lampung
Sukabumi