Pemblokiran Rekening Bank a.n. Pribadi oleh Fiskus Atas Beban Pajak Perseroan Merupakan Pelanggaran Hukum

Pemblokiran Rekening Bank a.n. Pribadi oleh Fiskus Atas Beban Pajak Perseroan Merupakan Pelanggaran Hukum
Senin, 19 Okt 2020  16:40   |   Dibaca: 949

Bahwa dalam rangka menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan Ketentuan-ketentuan Umum (KUP) Perpajakan, diharapkan para pejabat Pajak Tidak harus menge-nyampingkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, selain agar menjamin setiap kewajiban masyarakat terhadap Negara-nya, begitu pula Negara harus hadir dalam Melindungi Usaha Masyarakat dari tindakan oknum diluar Aturan. Ujar Muh. Bahar Razak (Ketua DPD KGS LAI SULSEL).

Menurut bahar, kaitan antara Perpajakan dengan Perseroan terbatas (badan dengan Pengusaha) sangat erat hubungannya, utamanya yang berhubungan dengan Pajak-pajak Perseroan atau yang disebut dalam Ketentuan umum Perpajakan (KUP) adalah "Badan" sedangkan dalam UU Perseroan disebut "Perseroan", sedangkan objeknya adalah Pendapatan Perseroan atau badan dimaksud, diluar dari Pendapatan individu Pengusahanya (subjeknya).

Lanjut Bahar, baru-baru ini terdapat pengaduan dari beberapa Pengusaha yang mengeluhkan tentang pemblokiran Rekening Pribadi milik Pemegang saham disalah satu perusahaan ternama, yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan atas perintah Fiskus (Pejabat Pajak), yang nota bene lebih besar Jumlah Uang Nasabah yang di blokir, dibanding Kewajiban Pajak Perseroan yang harus dibayar ke Negara, sedangkan yang di Blokir Justru An. rekening Pribadi.

Bahwa Pengadu berharap adanya kebijakan Prioritas dari pihak Fiskus terhadap Pemblokiran rekening Pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rekening Perseroan, karena dengan terblokirnya rekening dimaksud, sangat mengganggu aktifitas Usahanya, utamanya arus kas yang dapat berdampak sistematik (amburadul).

Lanjut Bung Bahar (Panggilan Akrabnya). Kami menyadari secara penuh, bahwa Lembaga kami selain menerima Pengaduan maupun keluhan Masyarakat, kami pula berkewajiban untuk melindungi hak-hak Negara, sebagaimana Kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh sebuah Badan atau Perseroan yang bersifat memaksa, dan tentunya dalam pelaksanaan meraih hak-hak tersebut, harus pula berdasarkan Peraturan Perundang Undangan, utamanya Pelaksana aturan.

Ulas Bahar, Bahwa untuk pengujian materiil atas beban perpajakan perseroan, dapat ditinjau dari segi kekayaan Perseroan yang telah dipisahkan dari kekayaan murni Pribadi dari para pemegang saham, sebagaimana pengaturannya pada Pasal 1 poin 1, undang-undang perseroan nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang menjelaskan bahwa "Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang".

Bahwa begitu pula ditegaskan pada pasal 1 Poin 5, undang-undang perseroan nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Bahwa dengan demikian kata Bahar, karena dengan adanya ketentuan Perseroan pada Pasal 3 ayat (1) "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki", maka dengan sendirinya, tanggungjawab secara otomatis berada pada Perseroan dimaksud, ujarnya.

(Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini mempertegas "ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya".

Oleh karenanya kata Bahar, untuk menetapkan atas keberadaan perseroan sesuai Peraturan Perundang Undangan, maka ditegaskan pada Pasal 4 undang-undang perseroan nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menjelaskan, "Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".

(Penjelasan Pasal 4, Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.

Sedangkan Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” ujarnya, adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya antara lain, peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang perseroan nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas).

bahar menguraikan pula. padahal kita ketahui bersama, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sangat Jelas Perbedaan yang menjadi Objek Pajak, yaitu Orang Pribadi "ATAU" badan (vide pasal 1 poin 1). Kemudian dipertegas pula pada Pasal 1 poin 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, dan poin 3, " Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dengan begitu kata Bahar. atas Pemahaman, Baik terhadap Orang Pribadi maupun badan yang menjalankan Usaha yang otomatis adalah Pengusaha, sedangkan pengusaha (Manusia) nya adalah subjek, dan hal itu ditegaskan pada UU KUP, Pasal 1 poin 4, "Pengusaha adalah orang Pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau Pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Artinya Ujar Bahar, untuk mempertegas poin 4 diatas, UU KUP mempertegas pula tentang yang dimaksud Pengusaha, adalah Subjek (manusia nya) yang menggerakkan usaha dimaksud, oleh karenanya dibangunlah ketentuan "PENGUSAHA KENA PAJAK", namun PKP ini tidak berarti dapat dihukum jika diantara Subjeknya yang berada dalam suatu badan dan melakukan perbuatan terkait perpajakan, karena perbuatan manusia dalam suatu badan, Tidak dapat dihukum atas hak-hak pribadinya yang nyata-nyata telah dipisahkan sejak pembentukan suatu badan sebagaimana ketentuan Perseroan Terbatas (vide UU 40/2007). Tutup Bahar.

Berita Terkait
Populer
Tabloid Media Aliansi Indonesia
Nasional
Agraria
Hukum
Hankam
Ekonomi
Daerah
Profil & Opini
Wisata & Gaya Hidup
Sulsel
Lampung
Sukabumi