Ketua KGS LAI Sulsel: Desa-Desa di Sulsel Jangan Diaduk-aduk

Ketua KGS LAI Sulsel: Desa-Desa di Sulsel Jangan Diaduk-aduk
Senin, 12 Okt 2020  23:12   |   Dibaca: 1,128

Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia harus dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sehingga pertimbangan rasional dapat menerima kehadiran hukum sebagai tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Ujar Muh. Bahar Razak (Ketua DPD KGS LAI SULSEL).

Oleh karena itu Ujarnya, hukum merupakan unsur penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka hukum harus menjadi perwujudan dari 4 (empat) sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum itu sendiri.

Sejalan dengan hal itu ujar Bahar, bahwa hukum merupakan tatatan yang berupaya mempengaruhi perilaku manusia sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluannya dilakukan dengan cara proporsional berdasarkan moral atau adil serta prinsip-prinsip umum yang dapat dibenarkan.

Karena menurut Bahar, Hal ini di dasarkan pada pandangan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat dari adanya perbedaan yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya dengan yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan, bahwa Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu.

Sedangkan Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat membawa kesenjangan perilaku dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan, bahwa : ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus di perlakukan baik dan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD NRI tahun 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan ke bawahnya.

Dengan begitu Ulas Bahar, ketika pemerintahan desa, sebagai suatu daerah yang dianggap penting, pada zaman kolonial dahulu pun daerah pedesaan tersebut merupakan bagian dari adanya suatu peradilan pribumi yang ada di Jawa dan Madura, atau peradilan daerah swapraja di luar Jawa dan Madura. Hakim desa berhak untuk memeriksa berbagai perkara yang menurut hakim adat termasuk didalam bagian yurisdiksinya.

Karena kompetensi dari hakim desa diatur sedemikian rupa, sehingga tercegah kemungkinan timbulnya sengketa yurisdiksi dengan hakim gubernemen ataupun hakim agama waktu itu.

Dengan demikian ujarnya, diharapkan kepala-kepala desa dapat membina kedamaian yang berarti tidak adanya suatu kekangan terhadap kebebasan serta tidak ada suatu gangguan terhadap ketertiban.

Karena Kedamaian tersebut sebenarnya merupakan tujuan hukum yang paling hakiki yang dapat dicapai melalui kepastian hukum dan persamaan hukum. Oleh karenanya, inti fungsi Kepala Desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat di desanya.

Selain dari itu ujarnya, Kebijakan hukum dalam mengimplemetasikan hakikat penyelesaian suatu permasalahan di luar pengadilan Oleh Kepala Desa.

Secara tradisional kedudukan dan peranan Kepala masyarakat Hukum Adat adalah sama dengan Kepala Adat. Oleh karena Kepala Adat adalah sama dengan Kepala Masyarakat Hukum Adat. Seorang Kepala Masyarakat Hukum Adat mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dengan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah tersebut;

2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (preventieve rechtszorg), supaya hukum dapat berjalan dengan semestinya; dan

3. Penyelenggaran hukum sebagai pemulihan hukum, setelah hukum itu dilanggar (represieve rechtszorg).

Seorang Kepala Desa yang sebagai pemimpin dianggap adil, apabila dirinya dapat menjaga harmoni dari pola interaksi sosial, yang merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan puas apabila terwujud bersatunya warga masyarakat dengan pemimpinnya.

Pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu seorang penguasa harus memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan.

Kepala Desa dalam hal ini masuk dalam kategori eksekutif dalam Trias Political, berkewajiban untuk menjalankan sesuatu peraturan yang sebelumnya telah dibuat oleh lembaga legislatif desa (Badan Permusyawaratan Desa). Selama ini Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat hanya sampai pada tahapan turunan daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Padahal dengan menyandang status sebagai Desa yang dirasa begitu istimewa di Indonesia, Desa harusnya mampu membuat suatu kemandirian dan inovasi baru dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban bagi warga masyarakatnya di desa.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara alternatif (non litigasi) perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian dan keistimewaan desa dan secara tidak langsung akan lebih mengefesiensikan suatu perkara agar tidak semakin menumpuk di pengadilan, dengan begitu wajar jika Jaksa Agung menyoroti tentang banyaknya Kepala desa yang didakwa di peradilan hanya karena suatu kebijakan yang sepele, contohnya yang sempat di sidangkan dalam lembaga Praperadilan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan baru-baru ini, sekalipun Praperadilan tersebut gugur akibat telah disidangnya sidang Perdana pokok perkara, tetapi itu menjadi suatu Preseden yang harus menjadi perhatian kita bersama ujarnya.

Sekalipun sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa keperdataan, namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana diselesaikan melalui jalur non litigasi melalui berbagai diskresi Aparat Penegak Hukum ataupun melalui musyawarah/perdamaian atau lembaga penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat, dapat berupa musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat; dsb.

Praktek penyelesaian perkara (khusunya perkara pidana) semacam ini yang diselesaikan diluar pengadilan untuk saat ini belum ada suatu landasan hukum formiilnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Untuk itulah penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai suatu diskresi darinya dalam rangka pelayanan publik bagi warga masyarakatnya.

Asas ini menjadi dasar masyarakat dan pemerintah melakukan tindakan hukum. Perluasan yang terjadi diantara keduanya sebagai upaya adaptasi dengan perkembangan masyarakat tentunya juga memiliki dampak satu sama lain dan jika hal ini tidak dibicarakan secara mendalam maka akan timbul “grey area” diantara keduanya. Hal ini salah satunya karena keistimewaan hukum pidana yang kaidahnya ada di bagian hukum lain, dan sanksinya bisa diterapkan di hampir semua cabang ilmu hukum. Hadirnya “grey area” ini juga disebabkan luasnya cakupan HAN yang sampai saat ini batasannya masih belum ditentukan.

Penentuan batasan ini sebenarnya bisa dibahas secara mendalam, dan kemudian dituangkan secara tertulis sebagai acuan “hukum” itu sendiri. Bagaimanapun bentuknya Kepala Desa yang berperan sebagai hakim perdamaian bagi masyarakatnya merupakan suatu sarana untuk membuat suatu hukum yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum agar masing-masing menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.

Disamping itu kata bahar, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum itu sendiri.

Karena Dalam dunia hukum, ada tiga bentuk penuangan keputusan norma hukum, yaitu keputusan yang bersifat mengatur (regelling) menghasilkan peraturan (regels), keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administratif negara (beschikkings), keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil proses peradilan (adjudication) menghasilkan putusan (vonnis).

Disamping itu tambah bahar, ada pula yang dinamakan sebagai beleidsregel atau aturan kebijakan (policy rules) yang sering disebut quasi pengaturan, seperti petunjuk pelaksanaan, surat edaran, instruksi, dan sebagainya yang tidak dapat dikategorikan peraturan tetapi isinya bersifat mengatur juga. Dengan Adanya kebijakan ini tidak serta merta diterapkan secara kaku sehingga menyebabkan birokrasi semakin lamban, termasuk proses penegakan hukum.

Oleh karenanya, guna menjamin ruang gerak bagi pejabat dalam menjalankan tugasnya diakui adanya prinsip frijsermessen yang memungkinkan Kepala Desa mengembangkan dan menetapkan sendiri beleid-regels atau policy rules secara internal dengan bebas dan mandiri untuk menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

(Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instransi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintah Lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.
Artinya Ujar Bahar, peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya).

Peraturan kebijakan ini oleh Bagir Manan dalam Ridwan HR dicirikan yaitu;

-Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

-Asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.

-Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid.

- Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan-perundangan.

- Pengujian terhadap peraturan kebiijakan lebih diserahkan pada doelmatigheid dan karena itu batu ujiannya adalah asas umum pemerintahan yang baik.

-Dalam praktek diberi format dalam berbagai bentuk jenis aturan seperti keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dll.

Dengan begitu kata Bahar, pada akhirnya, Kesimpulan Penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat pedesaan tidak harus diselesaikan secara konvensional (melalui pengadilan). Disatu sisi desa merupakan suatu entitas masyarakat yang diberi keistimewaan oleh UUD NRI 1945 untuk mengatur jalan rumah tangganya sendiri.

Kemudian kata Bahar, Kepala Desa yang sebagai pemimpin dianggap adil, apabila dirinya dapat menjaga harmoni dari pola interaksi sosial, yang merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan puas apabila terwujud bersatunya warga masyarakat dengan pemimpinnya yang juga sebagai hakim di tengah-tengah mereka.

Karena Penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi di Desa dengan menempatkan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian merupakan suatu bentukdiskresi/kebijakan dari lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan kata lain, dikarenakan hal tersebut merupakan suatu diskresi, sudah barang tentu mengikuti peraturan perundang-undangan yang menyatakan batasan-batasan akan hal tersebut.

Adapun saran dari KGS LAI yang dapat diberikan, agar Kepala Desa diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana yang masih dapat diselesaikan oleh warga masyarakatnya secara kekeluargaan, seperti halnya Persoalan Pajak, tenaga kerja atau upah yang menjadi komitmen mereka jangan diaduk-aduk.

Sedangkan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Kejaksaan, Hakim) sebaiknya tidak mencampuri urusan yang sudah terdapat mekanisme penyelesaian secara intern di desa. Mengingat penyelesaian perkara tersebut menggunakan asas-asas dan hukum adat yang sudah berlaku dan melekat sejak lama.

“Direvisinya kembali UU Desa dengan memasukkan pengaturan yang jelas mengenai Kedudukan Kepala Desa dengan menambahkan kewenangannya sebagai Hakim Perdamaian dengan sistem hukum adat di tengah masyarakatnya, mengingat Peradian Adat untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Disamping itu Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangannya sebagai hakim perdamaian menjadi memiliki legitimasi hukum yang jelas, karena bentuk diskresi yang ada selama ini sangat rawan untuk disalahgunakan,” tutup Bahar.

Berita Terkait
Populer
Tabloid Media Aliansi Indonesia
Nasional
Agraria
Hukum
Hankam
Ekonomi
Daerah
Profil & Opini
Wisata & Gaya Hidup
Lampung
Sukabumi