Ketua APDESI Sulsel: Masa Depan Desa Harus Tegas

Ketua APDESI Sulsel: Masa Depan Desa Harus Tegas
Sabtu, 17 Okt 2020  18:49   |   Dibaca: 960

Peluang untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan mengatur desa dengan cara sendiri, telah diberikan sepenuhnya oleh Undang-Undang Desa.

“Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang lahir adalah merupakan sebuah produk hukum. Sedangkan Keberhasilan Undang- Undang Desa ditentukan oleh pemegang mandat utamanya pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Apakah pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membuat Undang-Undang Desa mencapai tujuannya atau tidak,” ujar Ketua Sri Rahayu Usmi, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui telewicara kepada Media AI.

Ayu, panggilan akrab Sri Rahayu Usmi, menambahkan, embelajaran penting dari masa lalu yang harus direfleksikan adalah ada nya kesenjangan antara kewajiban negara dan pemenuhan hak warga.

“Bukankah sejak Negara Republik Indonesia berdiri negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan warganya dan juga mewujudkan keadilan? Lalu kenapa yang ada justru ketimpangan dan ketidakadilan?” tanya Ayu.

Hal itu terjadi, menurut Ayu, karena kontrol terhadap negara/pemerintah dari warga masyarakatnya masih lemah.

“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang menjalankan kewajibannya terhadap warga. Ini hanya terjadi apabila pemerintah membuka peluang bagi warga untuk dapat terlibat mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dan itu ada di Undang-undang,” tegasnya.

Ayu melanjutkan pula, bahwa Undang-Undang Desa lahir untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan pada desa.

Desa yang dimaksud bermakna dua, desa sebagai pemerintahan terkecil dan desa sebagai masyarakat.

“Jantung utama apakah arah pembangunan desa sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang desa dan memberikan manfaat bagi segenap warga, ditentukan oleh kualitas musyawarah desa dan program-program yang dikembangkan,” imbuhnya.

Ayu mempertanyakan program-program yang dikembangkan desa manfaatnya untuk segenap warga desa atau hanya dinikmati kalangan tertentu saja? Apakah program-program yang didanai oleh uang rakyat benar-benar tepat sasaran?

“Warga desalah yang paling tahu. Lalu bagaimana menjalankan UU Desa? Setidaknya ada dua jalan yang bisa ditempuh pemerintah dan masyarakat desa,” kata Ayu.

Hal itu sebenarnya ada dua langkah yang harus menjadi Progres kedepan, Pertama kata ayu, dalam Menjalankan pengaturan desa sesuai dengan prinsip- prinsip yang ada dalam Undang-Undang desa tanpa penyelewengan.

Kemudian yang kedua harus dapat Memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa menjawab masalah/kebutuhan warga dan memenuhi hak-hak warga dan masyarakat desa.

Kemudian, kata ayu, pengenalan ciri pemerintahan demokratis adalah adanya partisipasi warga. Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta warga/masyarakat dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya.

Oleh karenanya kenapa warga harus berperan serta? Sebab dalam negara demokrasi warga adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Wargalah yang paling tahu tentang masalah dan kebutuhannya dan karenanya paling berkepentingan terhadap penentuan kebijakan desa.

“Dengan begitu kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah desa tergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya,” Ayu menjelaskan.

“Oleh karenanya, dalam memikirkan nasib desa kedepan Inshaa Allah, kami dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan mengajak Ketua KGS LAI (Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia – red) SULSEL untuk bersama-sama Membuat rumusan dalam rangka eksistensi desa dapat benar-benar berjalan sesuai dengan harapan,” pungkasnya.

Berita Terkait
Populer
Tabloid Media Aliansi Indonesia
Nasional
Agraria
Hukum
Hankam
Ekonomi
Daerah
Profil & Opini
Wisata & Gaya Hidup
Lampung
Sukabumi