Bupati Raja Ampat, Papua Barat, Zhalimi Masyarakat Adat Suku Ambel

Bupati Raja Ampat, Papua Barat, Zhalimi Masyarakat Adat Suku Ambel
Kamis, 27 Ags 2020  15:54   |   Dibaca: 3,128

Masyarakat Adat Suku Ambel marga Weju dan Ansan Kecewa terhadap sikap Bupati Abdul Faris Umlati yang tidak transparan serta sengaja melakukan pembiaran terhadap hak-hak masyarakat adat, terkait lokasi tanah adat yang dipakai untuk pembanguan jalan lingkar di Pulau Waigeo Timur.

Menurut data dan informasi dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charles Imbir, Bahwa DPRD Raja Ampat telah menganggarkan melalui rapat paripurna sebesar Rp 25 milyar pada Tahun 2017. Suku Ambel marga Weju dan Ansan, mendesak kepada Bupati Raja Ampat, agar pembayaran ganti rugi segera di bayar.

Terkait demo yang dilakukan oleh masyarakat, Ketua Komando Garuda Sakti (KGS) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Jhon Tokan mengatakan, “Demo masyarakat adat ini merupakan bentuk dari kekecewaan mereka terhadap pelanggaran dan pengerusakan tanah serta tumbuh tanaman dan situs budaya peninggalan leluhur masyarakat adat setempat yang harus di jaga dan dilestarikan, bukannya dirusakan.”

Dan apabila tanah atau di lokasi tersebut akan dibangun demi kepentingan umum pun harus memperhatikan hak-hak masyarakat Adat.

“Sudah sewajarnya ada ganti rugi atau kompensasi yang layak apalagi menyangkut dengan tanam tumbuh yang selalu di jadikan bahan makan untuk menyambung kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Pohon Sagu merupakan sumber makanan cirri khas masyarakat Papua, sehingga hal itu harus diperhatika, dan dilindungi.

“Bukannya digusur saja begitu, temasuk situs budaya yang harus diperhatikan dan dilindungi,” lanjut Jhon Tokan.

Sementara itu Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat Yusub Salim, mengaku sempat akan melakukan pertemuan dengan masyarakat adat, namun agenda itu tertunda karena belum ada penjadwalan.

Lebih lanjut Jhon Tokan mengatakan, timnya sudah menginvestigasi lokasi pembangunan jalan tersebut yang berada di sebelah Timur Pulau Waigeo Kabupaten Raja Ampat.

“Dari data serta bukti- bukti yang diambil oleh tim investigasi kami KGS LAI jelas hal ini sangat merugikan masyarakat adat setempat, karena pembangunan jalan tersebut yang saat ini telah memasuki ± 20 Kilo meter banyak kerusakan fatal, mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat adat, di mana Sagu dan jenis tanaman yang bernilai ekonomis termasuk situs budaya Goa Kristal peninggalan leluhur yang seharusnya di lestarikan digusur dan dirusakan oleh kontraktor PT. Kalanafat Putra,” kata dia.

Pada saat Tahun 2018 lau LAI pernah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Raja Ampat, yang saat itu diwakili Oleh Sekda Yusub Salim.

“Namun hasilnya sama saja, jawaban Sekda Raja Ampat bahwa lebih baik hal ini dibawa ke pengadilan agar jelas,” jelas Jhon Tokan.

Namun saat PT. Kalanafat Putra digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Sorong, tidak ada satupun yang datang termasuk perwakilanan dari Pemda Raja Ampat.

Hal tersebut dianggap sebagai kesengajaan dan pembiaran, hingga pada tanggal 27 April 2020 LAI melakukan pemalangan terhadap satu unit alat berat milik PT. Kalanafat Putra berdasarkan kuasa dari masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Selanjutnya pihak PT. Kalanafat Putra melaporkan LAI ke pihak kepolisian Raja Ampat dengan tuduhan pencurian, pembongkaran dan penghasutan.

“Kami pihak Lembaga Aliansi Indonesia tidak melakukan kejahatan apapun terhadap siapapun atau barang apapun juga. Kami melakukan pemalangan atas dasar kuasa dan bukti-bukti yang kami ambil serta dalami sendiri di lapangan,” paparnya.

Sebagai warga negara yang baik, pengurus LAI hadir memenuhi panggilan Polisi dan diperiksa sesuai dengan tuduhan tersebut.

“Namun bukan nya kami diperiksa , malahan kami di ancam dan didiskriminasi oleh oknum polisi dan saat kami meminta bukti serta saksi sesuai dengan laporan dan tuduhan terhadap kami malah tidak bisa dibuktikan atau dihadirkan, dan kami diancam oleh salah seorang oknum polisi yaitu Kasat Reskrim Polres Raja Ampat IPTU Nirwan Fakaubun, yang dengan nada tidak sopan dan oknum tersebut berkata bahwa hukum adalah miliknya. Jadi katanya, saya mau menyelidiki atau tidak itu hak saya, kata itu keluar dan di dengar oleh semua orang didalam ruangan penyidik kata-kata itu keluar karena kami meminta oknum tersebut agar menghadirkan semua pihak yang terkait, dan barang bukti serta saksi-saksi,” tutur Jhon Tokan.

Jhon menambahkan, “Berikutnya pada tanggal 29 Mei tahun 2020 kami dilaporkan lagi dengan tuduhan pengancaman dan pemerasan, tanpa ada bukti pelapor saksi dan barang bukti yang kami peras atau ancam, maka dengan ini kami sangat ditekan dan merasa didiskriminasi oleh pihak penguasa umum diatas hak adat kami yang kami tuntut maka kami meminta satu keadilan agar ada kepastian hukum untuk perlindungan hak adat kami selaku masyarakat adat.”

Lebhi lanjut Jhon mengatakan, LAI Provinsi Papua Barat sangat sayangkan sikap diskriminatif yang dilakukan oleh Bupati dan pejabat daerah Kabupaten Raja Ampat, di mana mereka seharusnya bisa menyelesaikan masalah tersebut agar jangan berlarut-larut dan menjadi konflik bagi masyarakat.

“Sudah sewajarnya ada pertanggung jawaban, dari pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan jalan tersebut, bukannya balik melaporkan masyarakat dengan tuduhan yang sengaja di buat-buat dan mendiskriminasi rakyat serta mengancam rakyat. Karena rakyat menuntut hak-haknya yang wajar dan itu sudah dinyatakan sendiri oleh DPRD Kabupaten Raja Ampat, Bahwa Anggarannya sudah di anggarkan tapi dimana anggaran tersebut,” tegas Jhon Tokan.

Ketua KGS LAI Papua barat itu juga mengkhawatirkan hal tersebut bisa memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat dikarenakan adanya oknum lain yang seringkali mengatas namakan masyarakat adat untuk mengambil keuntungan sendiri.

“Sehingga masyarakat saling menuduh antara satu dengan yang lain. Maka kami minta dengan tegas kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah ini secepatnya. Di mana dana sebesar itu dan jika sudah dibayar, bayarnya kepada siapa? Biar jelas agar masyarakat juga tahu dan tidak menuntut lagi. Jika masyarakat masih saya menuntut berati kan mereka belum di bayar sesuai dengan janji pemerintah daerah. Seperti yang ada di bukti video dan pengakuan anggota DPRD Raja Ampat,” pungkasnya.

[Berikut adalah video rekaman janji Sekda Raja Ampat di tahun 2017]

Berita Terkait
Populer
Tabloid Media Aliansi Indonesia
Nasional
Agraria
Hukum
Hankam
Ekonomi
Daerah
Profil & Opini
Wisata & Gaya Hidup
Lampung
Sukabumi